https://bpprd.musirawaskab.go.id/logo/dana/ https://bpprd.musirawaskab.go.id/demo/ https://media.iass.or.id/ https://sipet.gunungmaskab.go.id/thailand/ https://pena.kalteng.go.id/public/fontawsome/s2024pulsa/ https://pmb.poltekesos.ac.id/product/PGacor/ https://pmb.ubd.ac.id/dokumen/demo/ https://media.iass.or.id/ https://pmb.ubd.ac.id/assets/gacor/ https://ispu.menlhk.go.id/21275xlqf1083of3195/ https://ispu.menlhk.go.id/18623zfcots4398163oo83039341u
Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran | Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2015

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Data Inventarisasi Peraturan Tahun 2015

Menampilkan 11 - 15 dari 125 data

Dialektika ilmu pemerintahan

"Buku ini sangat patut di baca oleh mahasiswa program magister dan doktoral ilmu pemerintahan,di tengah langkanya sumber rujukan tentang akar-akar ilmu pemerintahan baru." (Prof.Dr.Djhohermansyah Djohan ,M.A-Guru Besar pada IPDN)

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Hukum tata negara indonesia

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip- prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check balances sampai dengan penyelesaian 'konflik politik' melalui jalur hukum. Melalui perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen bikameral. Di samping itu, telah lahir lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, juga telah lahir lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan bahkan terdapat lembaga yang kewenangannya berasal dari keputusan presiden belaka. Berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut, kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Pembentukan peraturan perundang-undangan

UU Akuntan Publik 2011 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman 2011 UU Imigrasi 2011 UU Partai Politik UU Fidusia

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Pemda

UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 UU Perasuransian 2014 Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 UU Hak Cipta 2014 UU Kelautan 2014 UU Perkebunan 2014

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya

Undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentangpemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Lihat Selengkapnya