Buku Hukum

Roman Tetralogs Bharu mengambil latar kebangunan dan cikal bakal nazion bernama Indonesia di awal abad ke 20. Dengan membacanya, waktu kita dibalikkan sedemikian rupa dan hidup di era membibitnya pergerakan nasional mula-mula Kehadiran roman sejarah ini, bukan saja dimaksudkan untuk mengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik persalinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengist in kesusasteraan yang sangat minim menggarap periode pelik in Karena itu hadimya raman ini memberi bacaan alternatif kepada kita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda. Tetralogi ini dibagi dalam format empat buku Pembagian ini bisa juga kita artikan sebagai pembelahan pergerakan yang hadir dalam beberapa periode. Dan roman ketiga im. Jejak Langkah adalah fase pengorganisasian perlawanan Minke memobilisasi segala daya untuk melawan bercokolnya kekuasaan Hindia yang sudah berabad-abad umurnya. Namun Minke tak pilih perlawanan bersenjata la memilih jalan jurnalistik dengan membuat sebanyak-banyaknya bacaan Pribumi. Yang paling terkenal tentu saja Medan Prijaji. Dengan koran ini. Minke berseru-seru kepada rakyat Pribumi tiga hal meningkatkan bodkot, berorganisasi, dan menghapuskan kebudayaan feodalistik. Sekaligus lewat langkah jurnalistik Minke berseru-sent: "Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan."

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Roman Tetralogs Buru mengambil latar Lebangunan dan cikal bakal nasion bernama Indonesia di awal abad ku 20 Dengan membacanya, waktu kita dibalikkan sedemikian rupa dan hidup di era membibimya pergerakan nasional mula-mula Kehadiran roman sejarah ini, bukan saja dimaksudkan untuk mengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik per- salinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengai su kesusasteraan yang sangat minim menggarap periode pelik ini Karena itu hadimya roman ini memberi bacaan alternatif kepada Ikita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda. Tetralogi ini dibagi dalam format empat buku. Dan roman keempat, Rumah Kaca, memperlihatkan usaha kolonial me- mukul semua kegiatan kaum pergerakan dalam sebuah operasi pengarsipan yang rapi Arsip adalah mata radar Hindis yang ditaruh di mana-mana untuk merekam apa pun yang digiatkan aktivis pergerakan itu. Pram dengan cordas mengistilahkan politik arsip itu sebagai kegiatan pe-rumahlaca-an Novel besar berbahasa Indonesia yang menguras energi pengarangnya untuk menampilkan embrio Indonesia dalam ragangan negeri kolonial. Sebuah karya pascakolonial paling bergengsi

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Manusia adalah makhluk yang rasional kooperatif, dan sempuma. Integrasi sosial terjadi karena adanya domnas konflik menjadi instrumen perubahan, utopia. Metodologi ilmu pengetahuan dalam paradigma ini adalah safat materialisme, historis, holistik, dan terapan. Paradigma ini memandang manusia sebagai makhluk objektif yang hidup dalam realitas sosial maka fisafat materalisme merupakan dasar dari ilmu pengetahuan manusia. Realitas yang kontradiksi dan fenomena fakta sosial yang sering muncul dalam sebab akibat akan direfleksikan oleh tean konflik melalu logika dialektik dan terciptanya dunia lebih baik. Penyajian buku ini diawali dani landasan memahami konflik, mengidentifikasi tahap-tahap konflik langkah konflik konstruktif, mengembangkan pendekatan yang dapat dipercaya untuk manajemen konfic lima gaya manajemen konflik, aspek emosional konflik, intervensi efektif dalam manajemen konfliç konflik organisasi, performansi kerja, dan produktivitas organisasi, hakikat konflik, proses terjadinya konflik eksistensi konflik, jenis-jenis konflik, penyebab konflik pendekatan manajemen konflik, performansi kerja; model konseptual manajemen konflik organisasi, model integratif manajemen konflik organisasi, model stimulasi konflik organisasi, model pengurangan konflik, model manajemen konflik yang inovatif, prosedur implementasi model manajemen konflik, produktivitas organisasi; hubungan sp dan manajemen di tingkat UK: pembentukan lembaga bipartite, aturan main operasional, perselisihan perburuhan, kesepakatan kerja bersama perjanjian perburuhan, KKB dan perusahaan di Indonesia; perundingan KKB: persiapan perundingan, wakil SP dan manajemen, praperundingan, waktu perundingan, teknik perundingan, tempat perundingan, sikap SP dan manajemen; bagian akhir pelaksanaan dan hambatan dalam menerapkan HIP

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

DPRD adalah lembaga representasi rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD bertugas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi substansi utama untuk diperjuangkan dalam menyusun agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan bersama dengan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPRD memiliki tiga fungsi dasar yaitu: 1) Fungsi legislasi (Penyusunan PERDA), 2) Fungsi Budgeting (Penyusunan PERDA APBD), dan 3) Fungsi Controlling (Pengawasan Pemerintah Daerah). Dalam melakukan fungsi controlling, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terhadap LKPJ, LPP APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku yang ada di tangan Anda ini akan membahas secara lengkap permasalahan tema tersebut.

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku

Buku ini membahas tentang berbagai teknik dan cara menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan, yaitu pihak eksekutif, legislatif (DPRD), masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah mengenai bagaimana cara memahami, menginterpretasikan, menilai kinerja, dan menggunakan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Buku ini terdiri atas tiga belas bab, yaitu: Bab 1 :Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 2 :Siklus, Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 3 :Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 4 : Persamaan Akuntansi, Basis Akuntansi, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Bab 5 : Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bab 6 Tahapan Analisis Laporan Keuangan Bab 7 :Analisis Aset Bab 8 : Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana Bab 9 :Analisis Pendapatan Bab 10: Analisis Belanja Bab 11 : Analisis Pembiayaan Bab 12: Analisis Laporan Arus Kas Bab 13: Analisis Kasus dan Pembahasan

Kategori : Buku Hukum

Proses : Berlaku