Naskah Akademik

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dasar hukum Perda Kab. Pangandran ini: Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945; UU. No. 23 Tamun 2014 sebagaimana teIah diubah beberapa kaIi terakhir dengan UU. No. 9 tahun 2015; UU. No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2011; Permen PU. No. 12/PRT/M/2014; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018. Peraturan Daerah Kab. Pangandaran ini mengatur Ketentuan Umum, memuat istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah sebagai dasar dalam perumusan pasal-pasal. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, memuat prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi roh sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase di Kabupaten Pangandaran, Wewenang dan Tanggung Jawab, memuat ketentuan-ketentuan tentang ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase. Sistem Penyelenggaraan Drainase, memuat ketentuan-ketentuan tentang rencana sistem drainase, perencanaan sistem induk sistem drainase, studi kelayakan sistem drainase, perencanaan teknik sistem drainase, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, Pengoperasian dan pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian sistem drainase, pemantauan dan evaluasi, rekomendasi pemanfaatan sistem drainase, serta pengamanan sistem drainase, Sistem Informasi Drainase, memuat ketentuan tentang pengelolaan sistem informasi drainase, Hak, Kewajiban, dan Larangan, memuat pengaturan tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran terkait dengan Sistem Penyelenggaraan Drainase, Peran serta masyarakat dan swasta, memuat pengaturan tentang Peran masyarakat dan swasta dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase Perkotaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja sama,  Pembiayaan, Sanksi Administratif, memuat ketentuan tentang penjatuhan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar kewajiban atau tidak mematuhi larangan dalam Sistem Penyelenggaraan Drainase, Penyidikan, memuat pengaturan tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menegakkan peraturan daerah ini, Ketentuan Pidana, memuat pengaturan tentang jenis sanksi bagi setiap pelanggar peraturan daerah ini, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup, memuat.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian ketentuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Dasar hukum Perda Kab. Pangandran ini: UU. No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. No. 11 Tahun 2020; UU. No. 1 Tahun 2022; PP. No. 54 Tahun 2002; PP No. 6 Tahun 2021; PP. No. 27 Tahun 2021; Permen Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perbup Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2019. Peraturan Daerah Kab. Pangandaran ini mengatur tentang pengelolaan penyelenggaraan TPI meliputi Pelaksana pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, Lokasi TPI, Pelaksana operasional TPI, Pelelangan ikan, Pembinaan dan pengawasan, serta Sistem data dan informasi. Dengan tujuan meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di TPI sebagai sarana pemasaran hasil tangkapan yang dapat dipercaya oleh masyarakat; meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan; memberdayakan nelayan; mengoptimalkan pengelolan TPI; dan mendapatkan data dan statistik perikanan.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Untuk melaksanakan Ketentuan Undang-undang Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (8) UUD 1945; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018. Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa Pasal dalam ketentuan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu ketentuan Pasal 21 terkait dengan tenaga staf  administrasi BPD, Pasal 25 ayat (4) terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan, Pasal 31 terkait dengan hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dalam Perda belum diatur forum komunikasi antar kelembagaan desa. Selain Permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut, fakta dilapangan menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD. Serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan DPB secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran BPD yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Pangandaran. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih berlaku dan terdapat beberapa perubahan pada beberapa pasal yaitu Pasal 21, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 31.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, telah lahir Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan diberikannya Otonomi Daerah (OTDA) yang seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah. Namun, dibanyak  daerah termasuk Pangandaran dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama buruknya pelayanan publik yang tercermin dengan adanya diskriminasi dalam pelayanan, banyaknya pungli, pelayanan buruk dan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Maka dengan ini, DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan analisis terkait Pelayanan Publik dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik. Dasar Hukum Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pangandaran antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Naskah Akademik ini mengatur tentang Pelayanan Publik. Dimana penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran yang berdaya guna dan berhasil perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dala, hal penyelenggaraan pelayanan publik daerah.

Kategori : Naskah Akademik

Proses : Berlaku