Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebanyak lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Barat.

 

Predikat ini diserahkan Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Barat Agus Khotib kepada Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M. pada gelombang pertama penilaian daerah kabupaten/kota se Jawa Barat.

Predikat opini WTP ini diberikan atas hasil laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2020. Dengan diraihnya prestasi ini, Pangandaran telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk kelima kalinya, periode 2016-2020.

Meski baru berumur 9 tahun pada Oktober mendatang, namun berbagai penghargaan terus diraih oleh daerah termuda di Jawa Barat ini. Salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan. WTP ini merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam menilai pengelolaan keuangan suatu daerah, ada 4 opini yang diberikan oleh BPK RI. Yakni tidak memberikan pendapat, tidak wajar, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian.