Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum

DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Rapat Paripurna LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Posted by Operator JDIH DPRD | 2020-04-24 13:14:46 | 103 kali dibaca

Image

PANGANDARAN – Senin, 6 April 2020.

DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menggelar Rapat Paripurna secara virtual bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran dengan dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Perwakilan Fraksi-Fraksi dengan 3 Agenda Paripurna sekaligus

  1. Penjelasan Bupati terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;
  2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;
  3. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ) ini pada hakekatnya merupakan progres report dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada garis besarnya melaporkan serangkaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Disamping itu, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban ini, juga disampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah, termasuk belanja daerah dan pendapatan daerah tahun anggaran 2019.

Dirinya mengatakan pelaksanaan agenda pembangunan tahun 2019 yang telah dijalankan bersama, dengan perubahan dinamis pada lingkungan strategis yang melingkupinya, bahkan ada yang terjadi diluar asumsi dan kendali pemerintahan daerah, semua itu menjadi bagian yang turut memberikan pengaruh terhadap proses pembangunan yang berlangsung di tingkat implementasi. Oleh karenanya, disamping terdapat keberhasilan yang telah dicapai, tentu tidak sedikit pula kekurangan, kelemahan yang masih memerlukan peningkatan kinerja pembangunan di berbagai bidang.” Untuk itu semua, kami berusaha seoptimal mungkin untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, sehingga sedikit demi sedikit apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita semua dapat diperbaiki demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran,” ungkapnya.

Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Haer menyampaikan, Setelah fraksi PKB  menyimak dan mempelajari penyampaian bupati atas nota pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban bupati  pangandaran  tahun anggaran 2019, ada  beberapa hal  yang dianggap penting oleh fraksinya. Yaitu, Pembangunan daerah sebagai proses multi dimensi yang mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat untuk bergerak maju atas kekuatan kemampuan daerah untuk lebih berdaya dan memiliki daya saing bagus dengan kabupaten lain, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan percepatan  perubahan positip produktif dalam kinerja pelayanan publik yang optimal,  SDM aparat yang qualified, sumber data yang akurat atas struktur sosial masyarakat juga potensi sumber daya alam yang terjaga baik dengan konsepsi pengembangan SDA yang jelas untuk menambah PAD ,  kebutuhan hidup masyarakat yang harus diprioritaskan, serta stabilitas keamanan yang baik.” Paradigma pembanguan daerah tidak hanya dikonsepsikan sebagai upaya mengejar perbaikan infrastuktur publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi harus jadi sebuah proses partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat menuju baiknya kwalitas hidup, karena pembangunan daerah menjadi proses “never ending goal” maka pembangunan yang dilakukan pemda harus  berorientasi high quality output atau hasil yang berkualitas tinggi bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Sekertaris fraksi Golkar Oman Rohman mengatakan berdasarkan penjelasan bupati Kabupaten Pangandaran, fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 kepada fraksi Golongan Karya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRDdalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Kami fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum kali ini, kami menerima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, serta menjadi bahan bagi kami agar lebih baik lagi untuk kedepannya.” Ungkapnya.

Di tempat terpisah Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, berkaitan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pangandaran tahun  2019 layak dibahas pada tahap berikutnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.

Dikatakanya, dalam hal pelaksanaan program-program kegiatan dalam pelaksanaan APBD pihaknya sependapat harus sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.” Adapun terhadap kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan harus menjadi sarana introspeksi bersama untuk menjadikan lebih baik lagi, serta mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai” ungkapnya.

Menurutnya, Berkenaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya yaitu dengan program peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan melalui pelatihan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan.

Selanjutnya  berkenaan dengan pencapaian pendapatan asli daerah, tentunya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi, khusus untuk pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan satuan khusus dan tim khusus, evaluasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dan petugas pemungut secara periodik, serta upaya-upaya lainnya.

Terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikatakanya, dirinya sangat setuju untuk terus ditingkatkan karena sangat erat kaitan dengan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, oleh karena itu kami terus berupaya untuk meningkatkan nilai masing-masing indikator tersebut secara berkelanjutan. (Robi/Asep/Humas DPRD)