Pangandaran, (5/9) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rapat Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M serta dihadiri oleh Wakil Ketua I Muhamad Taufiq, S.Ip.,M.Si, Wakil Ketua II Jalaludin, S.Ag dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Dalam Rapat Paripurna ini di Hadiri oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Kepala SKPD dan jajarannya serta Stakeholder terkait.

Dimana Rapat Paripurna kali ini membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Bupati Pangandaran menyebutkan dalam Penjelasannya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu kerangka kebijakan publik yang senantiasa diupayakan untuk terciptanya keselarasan dan keterpaduan antara kebijakan pemerintah yang lebih atas yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan kebijakan penyelenggaraan di daerah. Dalam kesempatan ini, dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. RAPBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis dan memenuhi keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan”. TUTURNYA

Lanjut menambahkan dalam Penjelasannya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata maka fokus pendanaan dalam APBD Tahun Anggara 2023 diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar sesuai prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari Kolaborasi membangun desa, pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata, optimalisasi sector ekonomi unggulan UMKM, IKM Koperasi dan Kualitas Tenaga Kerja, Reformasi sistem Kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial dan tata Kelola Pendidikan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, tata Kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. UJARNYA

Menyikapi penjelasan Bupati Pangandaran Fraki-fraksi dalam pandangannya menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Akan tetapi ada beberapa point penting yang harus digaris bawahi, RAPBD ini harus disusun secara rasional berdasarkan prioritas pembangunan, fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi dari APBD dapat berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.